Posted by Cheria Holiday
Senin, 10 Januari 2011
0 comments
Menag: KBIH Nakal dan Sindikat Haji Non Kuota Akan Dicabut Izinnya
Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan pemberangkatan jamaah calon haji nonkuota telah dipersulit. Tapi, tetap saja ada yang bisa memberangkatkan. "Penyelenggaraan haji nonkuota kami lihat sudah bagaikan sindikat. Karena yang diberangkatkan dalam jumlah yang besar," ujar Suryadharma Ali, di Makkah,
Amirul Haj Indonesia itu menegaskan tahun ini jumlah haji nonkuota akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu ada sekitar 3.000 jamaah haji nonkuota. Hal itu karena telah dipersulitnya pengurusan administrasinya. "Banyak yang menunggu visa. Sudah dapat hotel dan tiket pesawat tapi belum memiliki visa," ujar Surya.
Menurut Surya, kini sudah ada 217 jamaah haji nonkuota yang berada di Makkah yang diberangkatkan oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang tak memiliki izin memberangkatkan haji. Tahun lalu, jamaah haji nonkuota banyak yang ditelantarkan oleh KBIH yang memberangkatkannya. Ia mengatakan, tentu saja ada sanksi yang akan diberikan kepada KBIH yang nakal itu. "Minimum dicabut izinnya," kata Surya.
..."Penyelenggaraan haji nonkuota kami lihat sudah bagaikan sindikat. Karena yang diberangkatkan dalam jumlah yang besar," ujar Suryadharma Ali...
Untuk menghilangkan sama sekali penyelenggaran haji nonkuota, kata Surya, perlu dilakukan identifikasi masalah. "Mengapa bisa dapat visa? Padahal jamaah tak terdaftar di Kementerian Agama,?" kata Surya.
Sebelum pemberangkatan jamaah calon haji nonkuota tahun ini, Kementerian Agama sudah melakukan langkah antisipasi. Upaya yang dilakukan adalah memperkecil jumlah yang diberangkatkan. Tahun ini, kasus haji nonkuota mencuat ketika satu jamaah haji nonkuota tercecer dari rombongannya dan kemudian 'terdampar' di kantor Misi Haji Indonesia, Makkah.
Karsa bin Rakiman (75 tahun), asal Pandeglang, mengaku harus membayar Rp 55 juta kepada Yayasan Ma’rifat, Banten, yang memberangkatkannya. Selain Karsa, menurut Ketua Yayasan Ma’rifat, Neneng Kholilah, ada banyak jamaah yang berusia di atas 60 tahun yang ia berangkatkan. "Yang antri, lebih banyak lagi yang tua-tua. Mereka mendesak agar bisa diberangkatkan," ujar Neneng. (LieM/rp0) UHGQUG8S7CC6
Posted by Cheria Holiday
Minggu, 21 November 2010
0 comments
TEMPO Interaktif, Mina--Permintaan Menteri Agama Surya Darma Ali kepada pemerintah Arab Saudi agar mereka tak melayani jamaah haji nonkuota ditolak Ketua Muasasah Haji Asia Tenggara Zuheir Sedayu.
Permintaan itu disampaikan dalam dalam pertemuan antara seluruh muasasah dengan perwakilan haji seluruh dunia atas undangan Kerajaan Saudi di istana raja Arab Saudi di Mina, Arab Saudi.
Kesimpulan hasil pertemuan itu disampaikan pimpinan Maktab 17 dr. Toriq Banjar kepada Tempo dan Kompas di Mina, Rabu 17 November 2010 malam. "Ketua Muasasah Asia Tenggara Zuhair Sedayu mohon maaf dan menolak permintaan itu. Menurut Zuhair, Pemerintah Saudi akan memperlakukan sama jamaah haji sepanjang mereka masuk secara resmi (mengurus visa)," kata Toriq.
"Mereka adalah tamu Allah dan Kerajaan yang terhormat," kata Zuhair seperti dikutip Toriq dalam wawancara Rabu malam.
Tahun lalu jumlah jemaah haji nonkuota mencapai 3.700. Sebelumnya, jamaah haji Indonesia Tahun ini jumlah mereka mencapai 2.990 orang. Jamaah haji nonkuota di luar kuota Indonesia sebanyak 220 ribu (23.500 di antaranya haji plus). Jamaah haji nonkuota menggunakan paspor internasional dan mereka sudah mendapatkan visa dari Pemerintah Saudi Arabia. Mereka ditempatkan di maktab 17, pimpinan dr. Toriq Banjar.
Sebelumnya, jamaah haji Indonesia menggunakan paspor coklat. Menurut Toriq, jamaah haji Indonesia nonkuota masuk Saudi dengan visa Saudi. "Kami akan memperlakukan sama, baik kuota maupun nonkuota," katanya.
Toriq menceritakan, sebelum permintaan Menteri Agama , ada dua kasus menyangkut haji nonkuota. Pertama, kasus di Arafah. Pemerintah Indonesia melalui dr. Sri Ilham dan pihak Atase Haji Indonesia mendatangi Zuhair untuk mempersoalkan penggunaan tanah di Arafah untuk 180 jamaah haji nonkuota di maktab 17 di mana jamaah nonkuota ditempatkan. Padahal, jatah untuk haji reguler sudah tercukupi.
"Jamaah haji nonkuota dinilai melanggar aturan," kata Toriq. Keduanya meminta muasasah tidak memberikan tempat dan makanan kepada 180 jemaah haji nonkuota di sana. Pada 9 Dzulhijah, ketika sedang wukuf, 180 jemaah haji dibawah pimpinan Ahmad Alawy Assegafg, orang itu diusir dan pihak Muasasah akhirnya mencarikan ganti tempat mereka.
Setelah 180 orang itu diusir, tanah itu ternyata dibiarkan kosong.
Menurut Toriq, Kepala Bidang Haji di Jeddah Syaerozi mengatakan kepadanya bahwa ia minta 180 jamaah nonkuota dikeluarkan dari maktab 17 karena mereka tidak resmi dan tidak dikehendaki.
Kasus kedua menyangkut meninggalnya Usman, anggota jamaah haji nonkuota asal Indonesia pada Rabu jam 4. Menurut Toriq, sampai Rabu malam, pimpinan Maktab 17 belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Bahkan mereka merasa dipingpong oleh pemerintah Indonesia.
Ketika mendatangi Kantor Kesehatan Haji di Mina, maktab 17 diminta ke Kantor Kesehatan Cholidiyah. Tapi ketika di Cholidiyah disuruh ke Mina. Mereka juga diminta ke 'onsul Haji Indonesia di Jeddah. Toriq mengatakan, mereka mengatakan, Usman tidak terdaftar dalam daftar haji Indonesia. Saat ini, jenazah Usman masih tersimpan di kamar mayat RS Raja Faishol di Syisyha. "Dia kan juga warga negara Indonesia. Punya paspor Indonesia," kata Toriq.
Hingga berita ini diturunkan, pejabat Kementrian Agama Indonesia belum bisa dimintai konfirmasi.
Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan pemberangkatan jamaah calon haji nonkuota telah dipersulit. Tapi, tetap saja ada yang bisa memberangkatkan. "Penyelenggaraan haji nonkuota kami lihat sudah bagaikan sindikat. Karena yang diberangkatkan dalam jumlah yang besar," ujar Suryadharma Ali, di Makkah, Rabu (3/11).
Amirul Haj Indonesia itu menegaskan tahun ini jumlah haji nonkuota akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu ada sekitar 3.000 jamaah haji nonkuota. Hal itu karena telah dipersulitnya pengurusan administrasinya. "Banyak yang menunggu visa. Sudah dapat hotel dan tiket pesawat tapi belum memiliki visa," ujar Surya.
Menurut Surya, kini sudah ada 217 jamaah haji non kuota yang berada di Makkah yang diberangkatkan oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang tak memiliki izin memberangkatkan haji. Tahun lalu, jamaah haji nonkuota banyak yang ditelantarkan oleh KBIH yang memberangkatkannya. Ia mengatakan, tentu saja ada sanksi yang akan diberikan kepada KBIH yang nakal itu. "Minimum dicabut izinnya," kata Surya.
..."Penyelenggaraan haji non kuota kami lihat sudah bagaikan sindikat. Karena yang diberangkatkan dalam jumlah yang besar," ujar Suryadharma Ali...
Untuk menghilangkan sama sekali penyelenggaran haji nonkuota, kata Surya, perlu dilakukan identifikasi masalah. "Mengapa bisa dapat visa? Padahal jamaah tak terdaftar di Kementerian Agama,?" kata Surya.
Sebelum pemberangkatan jamaah calon haji nonkuota tahun ini, Kementerian Agama sudah melakukan langkah antisipasi. Upaya yang dilakukan adalah memperkecil jumlah yang diberangkatkan. Tahun ini, kasus haji nonkuota mencuat ketika satu jamaah haji nonkuota tercecer dari rombongannya dan kemudian 'terdampar' di kantor Misi Haji Indonesia, Makkah.
Karsa bin Rakiman (75 tahun), asal Pandeglang, mengaku harus membayar Rp 55 juta kepada Yayasan Ma’rifat, Banten, yang memberangkatkannya. Selain Karsa, menurut Ketua Yayasan Ma’rifat, Neneng Kholilah, ada banyak jamaah yang berusia di atas 60 tahun yang ia berangkatkan. "Yang antri, lebih banyak lagi yang tua-tua. Mereka mendesak agar bisa diberangkatkan," ujar Neneng.